Posted in Berita Utama by Redaksi on Januari 15th, 2010
Medan (SIB)
Menjelang Pilkada di Kabupaten Samosir “suhu” politik di daerah ini “memanas”. FKKBS (Forum Komunikasi Keluarga Besar Samosir) Medan-Sumut yang juga pemrakarsa pembentukan Kabupaten Samosir mensinyalir adanya upaya pemanfaatan fasilitas negara dan para SKPD untuk mendukung calon incumbent.
Salah satu contohnya, FKKBS mensinyalir kebijakan Pemkab Samosir yang mengadakan acara peringatan HUT ke-6 Kabupaten Samosir secara bergilir di 9 kecamatan yang ada di kabupaten ini sebagai kampanye “terselubung” calon incumbent.
“Ini sangat aneh dan mungkin satu-satunya terjadi di Indonesia, ada ulang tahun hari jadi yang peringatannya dirayakan secara bergilir di tiap kecamatan. Kota Medan saja yang PAD-nya sangat besar, tidak pernah melakukan perayaan hari jadi kotanya di setiap kecamatan. Ini jelas pemborosan anggaran dan bertujuan politis,” tegas Ketua FKKBS Medan-Sumut Drs TP Malau didampingi Sekretaris Ir M Sitanggang dan Bendahara Ir Parlin Sihotang kepada wartawan, Kamis(14/1) di Medan.
Padahal, kata Drs TP Malau perayaan Hari Jadi ke-6 Kabupaten Samosir telah dilangsungkan di Kantor Bupati Samosir pada 7 Januari 2010 yang juga dihadiri FKKBS dan ketua FKKBS ikut memberikan kata sambutan.
Namun setelah itu, ada perayaan hari jadi kabupaten di setiap kecamatan yang acaranya dihadiri Bupati, seluruh SKPD bahkan mengerahkan seluruh siswa di kecamatan setempat. Kegiatan ini menurut Ir M Sitanggang didanai oleh APBD dan setiap kegiatan dirasakan adanya nuansa politis untuk mendukung pencalonan bupati Samosir 2010-2015.
“Sejauh ini sudah 6 kecamatan yang mengadakan perayaan hari jadi secara bergiliran,” kata Ir M Sitanggang.
WASPADAI APBD
Secara khusus, FKKBS juga meminta anggota DPRD Samosir untuk ekstra hati-hati dalam membahas pengesahan RAPBD yang saat ini tengah digodok di dewan. Sebab, diperoleh informasi adanya upaya memasukkan sejumlah anggaran untuk mendukung kegiatan yang diduga merupakan kegiatan kampanye “terselubung”.
“Kita berharap anggota DPRD Samosir bisa secara jeli melakukan pembahasan RAPBD agar tidak sampai terjadi pengesahan alokasi anggaran yang sebenarnya untuk kegiatan kampanye terselubung,” kata Sitanggang.
BENTUK TIM
Berkaitan dengan itu FKKBS telah membentuk tim pemantau anggaran dan pilkada di Kabupaten Samosir. Tim ini akan memantau setiap kegiatan yang dianggap kampanye terselubung dengan menggunakan fasilitas negara dan uang negara.
“Tim ini akan memantau acara resmi kedinasan yang kemungkinan dipakai untuk kampanye terselubung dan bila ada pelanggaran terhadap hal itu, FKKBS akan melaporkannya ke Presiden RI, Men PAN dan pihak terkait,” tegasnya.
Drs TP malau dan Ir M Sitanggang juga berharap para SKPD hingga camat dan perangkat desa/lurah di daerah ini untuk tidak terlibat dalam kegiatan politis. Diingatkannya jika ditemukan bukti keterlibatan para SKPD dan camat dalam kampanye terselubung maka FKKBS akan membuat laporan dan akan berdampak bagi mereka yang menyalahgunakan kewenangannya. (M13/i)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar