Sabtu, 30 Januari 2010

Sekelumit Catatan Untuk Gagasan Pembentukan Otorita Danau Toba * Danau Toba…Citranya Populer di Belanda, Terabaikan di Negeri Sendiri

Posted in Pariwisata by Redaksi on Januari 17th, 2010
OLeh: Drs Ads Franse Sihombing, Wartawan SIB

‘GA NIET STERVEN VOOR DAT JE HET TOBA MEER HEB GEZIEN..’ Kalimat berbahasa Belanda itu ternyata masih rutin terdengar di negeri itu, khususnya dalam setiap berbagai forum atau pertemuan atau minimal wicara tentang pariwisata, terutama dalam setiap topic dan rencana perjalanan pelancongan ke Indonesia.
Arti kalimat itu adalah: “Jangan mati sebelum injak Danau Toba walau sekali sajapun….”
“Pesan itu akhirnya menjadi semacam semboyan yang masih terus dilontarkan kalau ada rencana paket kunjungan wisata ke Indonesia, khususnya dalam pilihan paket wisata ke Pulau Sumatera. Ada sejarah tersendiri yang membuat Danau Toba cukup popular di Belanda. Sehingga potret atau foto Danau Toba yang khas dengan gambaran pulau Samosir di atasnya, banyak diabaikan di rumah-rumah warga Belanda, walaupun foto itu cuma berupa guntingan dari brosur atau leaflet saja”, ujar Essie Gultom (40 tahun), seorang wanita cantik aktivis LSM asal Belanda yang beberapa tahun lalu sudah menjadi warga negara Indonesia setelah dipersunting pemuda Batak marga Lumbanraja.
Dia mengutarakan hal itu kepada pers di sela-sela diskusi khusus wacana pembentukan badan otorita Danau Toba, yang mengangkat topik dan pasal demi pasal dari draf Peraturan Presiden tentang Penataan Kawasan Wisata dan Lingkungan Danau Toba, yang disosialisasi melalui Badan Kordinasi Pelestarian Ekosistem Danau Toba (BKP-EDT) di kantor LSM Save The Tao, Medan, Jumat (15/1).
Hadir pada acara itu antara lain kordinator Forum Masyarakat Peduli Danau Toba (FM-PDT) Sumut Mangaliat Simarmata SH, konsultan pariwisata Ir Jonathan Ikuten Tarigan, Parlin Manihuruk, Ir Raya Timbul Manurung dari IMT-GT Sumut, Maranti Tobing dari PHRI Samosir, dll.
Salah satu pernyataan prihatin yang menjadi semacam resume diskusi itu adalah realita yang terasumsi sebagai tindak diskriminasi terhadap objek wisata Danau Toba selama ini. Soalnya, sejumlah negara luar ternyata hingga kini masih tetap menominasikan Danau Toba sebagai salah satu objek wisata pilihan mancanegaranya. Wajar kalau objek wisata andalan Sumut itu kemudian popular di sana. Sementara di sini, di negeri sendiri, Danau Toba dinilai banyak orang, termasuk kalangan pariwisata, sebagai objek primadona yang justru diabaikan, dan terabaikan…
TEKAD DALAM CITRA
Kalimat atau pesan,…’GA NIET STERVEN VOOR DAT JE HET TOBA MEER HEB GEZIEN..’ itu, sadar atau tidak, menunjukkan adanya suatu tekad yang perlu atau harus diwujudkan pada akhirnya, yaitu dengan realisasi mengunjungi Danau Toba sebelum (maaf…) ajal tiba. Kalau begitu, betapa hebatnya citra Canau Toba dengan marwah alami dan kisah historinya itu.
“Sejak umur empat tahun saya sudah dengar popularitas Danau Toba, dari para tetangga maupun dari orang-orang sekitar yang memang gemar pelesiran (melancong, piknik). Orang-orang bilang ‘jangan mati sebelum injak atau kunjungi Danau Toba, membuat saya penasaran 30 tahun lebih. Dan saya memang terkesima ketika bisa menyaksikannya sekarang. Indah luar biasa…dan hawanya sejuk, pantaslah digemari orang-orang Eropa setiap musim panas di sana (Belanda). Hanya saja, bayangan saya sedikit meleset karena tidak seramai yang saya bayangkan…”, ujar Essie, yang kini sudah resmi menjadi ‘Boru Gultom’, dan menjadi saudari (ito) Muchtar Pakpahan, tokoh buruh Indonesia itu.
Keinginan melihat langsung dengan mata kepala sendiri, Danau Toba yang disebutkan bagian dari tanah kelahirannya, plus gencarnya promosi keindahan objek wisata utama di pulau Sumatera itu sehingga semboyan atau motto masih dan ternyata terus populer di negerinya, menjadi alasan bagi Essie, pada akhir tahun 2004 lalu berangkat dari Belanda, menuju Indonesia. Hanya saja, mungkin tak perlu diungkap di sini, apakah Essie akhirnya menetap di Indonesia sembari menyandang salah satu marga Toba karena kekagumannya terhadap Danau Toba, atau karena akhirnya jatuh cinta dengan pemuda Toba bernama Sahat Lumbanraja.
Hal yang perlu diungkap adalah fakta pendukung bahwa Danau Toba hingga kini memang masih terus populer di Belanda, atau kawasan Eropa pada umumnya, plus di sejumlah negara lainnya. Mantan Direktur PT Avia Interlinear Tour & Travel yang sejak 1970-1990-an lalu aktif memandu kalangan wisatawan Eropa ke Sumut melalui berbagai paket wisata budaya dan ekorisme, mengakui apa yang dibilang Essie, bahwa nama Danau Toba…dan Berastagi di Tanah Karo … memang tak bisa lepas dari memori warga Belanda.
Ungkapan serupa juga dicetuskan Jonathan Ikuten Tarigan. Bahkan terkesan dengan nada ekstrim dan radikal dia bilang, pemerintah Indonesia mulai dari tingkat pusat hingga daerah (propinsi dan kabupaten-kabupaten di sekitar Danau Toba), jadi terkesan ‘tak tahu malu’ karena tampak membiarkan Danau Toba terabaikan begitu saja dinegeri sendiri, padahal dia diagung-agungkan secara populer di luar negeri.
“Citra Danau Toba sebagai salah satu situs dunia yang sekelas dengan objek wisata Yellowstone di Amerika Serikat itu, seharusnya menumbuhkan tekad kita agar Danau Toba ini tercatat resmi menjadi warisan dunia melalui divisi khusus di PBB, seperti Yellowstone itu. Ini sungguh ironis, kita (Danau Toba) sudah dapat status atau citra sebagai situs dunia, tapi kok tidak di-follow-up masuk registrasi. Seharusnya kita malu, Danau Toba itu seakan kita biarkan sebagai kubangan teronggok begitu saja, sehingga banyak orang bilang kini menjadi ‘jamban raksasa’ saja”, katanya prihatin.
Untuk ini, menurut anggota DPRD Sumut Sopar Siburian SH SpN dari komisi yang antara lain membidangi pariwisata, menegaskan perlunya kebijakan khusus dari pemerintah mulai tingkat pusat hingga daerah (propinsi dan lintas kabupaten) untuk menetapkan posisi Danau Toba sebagai objek wisata yang representatif di mata wisata dunia.
“Idealnya Danau Toba ini harus pula dijadikan sebagai profil gapura wisata Indonesia bagian barat. Proyeksi garis lurus menunjukkan Parapat atau Danau Toba ini bisa akses langsung ke negara-negara sumber wisatawan mancanegara, baik dari Eropa, Timur Tengah, apalagi Asia atau ASEAN. Kita memang sangat bangga karena Danau Toba lebih populer di luar negeri seperti Belanda dibanding di Indonesia sendiri”, katanya kepada SIB, setelah kembali dari perjalanan wisatanya ke Turki, belum lama ini.
Bahkan, disela-sela acara penandatanganan naskah kerja sama (MoU) tentang sistem reservasi online pariwisata IMT-GT antara Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Sumut dengan Standar Online Tourism Architecture (SOTA) Malaysia di Tiara Convention, Jumat petang (15/1) kemarin, Direktur Eksekutif BPPD Sumut Arthur Batubara MSc juga membenarkan dan menegaskan bahwa sejumlah tour operator asing di berbagai negara luar juga mencantumkan objek wisata Danau Toba sebagai salah satu destinasi pilihan, selain pulau Bali.
OTORIOTA DANAU TOBA, KAPAN…?
Konon, popularitas wisata Danau Toba di Belanda bermula dari kunjungan rombongan Ratu Wilhelmina pada tahun 1940-an silam. (Namun, belum diperoleh catatan atau data resmi apakah kunjungan itu berlangsung sebelum atau sesudah Agresi Belanda di Indonesia pada Desember 1948, yang antara lain mengakibatkan Presiden RI Soekarno saat itu diasingkan ke Parapat). Tapi, yang jelas, banyak pihak mengakui Danau Toba memang populer di Belanda hingga kini sehingga turis asal Belanda ke Sumut masih tetap mendominasi pelancong asing asal Eropa.
Itulah sebabnya, ujar Sopar sang putra Parlilitan Humbang Hasundutan, ingin agar Danau Toba kelak benar-benar ‘hidup’ dalam arti sebenarnya sebagai objek wisata yang bernilai ekonomi dari semua elemen potensinya, baik potensi budaya, potensi sejarah, potensi lingkungan hidup, potensi bahan dsb yang terkandung alami dan abadi para objek wisata Danau Toba. Apalah melalui konsep kebijakan otorita, atau sistem semacamnya.
Salah satu konsepnya, menurut Sopar, adalah penataan dan pengelolaan objek-objek instrumental lintas Danau Toba oleh daerah masing-masing. Misalnya, daerah Humbang menata dan menjual objek wisata Danau Toba yang ada di bagian atau kawasan Sipinsur (10 kilometer dari Lintong Nihuta), yang panoramanya luar biasa karena bisa menatap sebagian besar kawasan pantai Danau Toba dari ketinggian 1.200 meter diatas permukaan laut, plus sambil rileks main layang-layang atau menikmati penganan hangat khas Batak seperti ombus-ombus atau jagung bakar di bukit itu.
Lalu, Samosir bisa menata dan menjual pantai Tomoknya sebagai dermaga halte wisata, atau Onan Runggu sebagai objek panorama ujung pulau Samosir. Sehingga Samosir tak hanya dikenal dengan Pantai Tomok atau Tuktuk dan Simanindo serta Pangururannya saja. Simalungun mungkin bisa ekspansi menjual Bukit Simarjarunjung atau Bukit Tanjung Unta yang dulu pernah dicanangkan Bupati Djabanten Damanik sebagai ‘ring road-nya’ wisata Danau Toba di Simalungun selain Parapatnya. Tapanuli Utara bisa kembangkan Pantai Muara sebagai pusat wisata tirta misalnya untuk lomba speed boat kelas internasional. Tobasa secara khusus kembangkan potensi Bandara Sibisa sebagai distribution of point (dop) para turis dari manapun yang akan ke Danau Toba, selain upaya pengembangan Pantai Binanga Lom atau Pasar Tradisionil di Pantai Ajibata. Lalu, Dairi bisa kembangkan objek wisata Silalahi di Paropo sebagai pusat penikmatan ikan pora-pora yang nyaris punah, plus Tanah Karo bisa kembangkan objek wisata Tongging menjadi pusat wisata ketangkasan olahraga udara, misalnya terbang layang (gantole), lompat tebing (bungy), dsb sehingga tak hanya sebagai objek panorama saja seperti selama ini.
Hal senada juga disebutkan Mangaliat Simarmata, bahwa konsep penataan wisata secara intrumental lintas daerah itu hanya bisa diwujudkan melalui kebijakan otorita. Paling tidak, hal itu akan menghindari tradisi buang badan atau lepas tangan dari setiap kepala daerah kawasan Danau Toba, dengan masing-masing dalih atau alasan sektoralnya, seperti yang terjadi selama ini.
“Kita sempat semangat, ketika beberapa tahun lalu sudah muncul semangat untuk membentuk badan atau kebijakan otoritas untuk pembangunan wisata Danau Toba itu. Tapi sekaligus saya pun sedih karena potensi dan prospek Danau Toba masih begini-begini saja terus, apalagi pemerintah kita, mulai dari tingkat pusat sampai propinsi dan kabupaten, selama ini cuma bisa janji-janji sehingga turis yang datang segitu-segitu saja terus…Niat dan semangat itu tidak dibarengi tekad, sehingga kita tak tahu, kapan otorita Danau Toba itu terwujud”, papar Mangaliat dengan nada prihatin, sembari nyaris menangis di hadapan 60-an peserta rapat dan diskusi ‘Save the Tao’, belum lama ini. (M9/c)

President Békés County, Republik Hungaria kunjungi Samosir

THURSDAY, 07 JANUARY 2010 21:33

Ragam - Pariwisata
ERIN STELLA BUTARBUTAR
WASPADA ONLINE

MEDAN - Setelah penandatanganan Memorandum Of Understanding (MoU) antara Provinsi Sumatera Utara, Republik Indonesia dengan Békés Country, Republik Hungaria yang berlangsung kemarin (06/01/10) di Kantor Gubernur Sumatera Utara, dalam rangka Sister Province (Provinsi Bersaudara) atau kerjasama antara 2 provinsi, hari ini Kamis (07/01/2010) Gubernur Békés Hungaria dan rombongan akan mengunjungi Samosir.

President of Békés County, the Republic of Hungary, Domokos Lá'selo yang didamping Duta Besar Indonesia untuk Hungaria, Mangasi Sihombing beserta 30 orang rombongan tiba di Medan dan disambut oleh Gubernur Sumatera Utara, Syamsul Arifin dijadwalkan akan mengunjungi beberapa daerah di Sumatera Utara.

Kunjungan lapangan ( Field trip) ini akan dimulai dengan mengunjungi Tanjung Balai, dilanjutkan dengan perjalanan ke Samosir. “ Mereka akan disambut oleh Bupati Samosir, Mangindar Simbolon, dan akan menginap di Hotel Toledo,” terang Kadis Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Samosir, M. Butarbutar kepada Waspada Online.

Diharapkan dengan kunjungan ini, kerjasama yang terdapat dalam Mou tersebut antara lain Culture and tourism dan 6 kerjasama lainnya akan terlaksana dengan baik dan mempererat kerjasama antara Sister Province ini. Rombongan akan melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Karo pada esok hari dan kembali kenegaranya hari Sabtu (09/01/10).

Proyek drainase di Samosir asal dikerjakan

WEDNESDAY, 13 JANUARY 2010 02:50

Warta - Sumut
WASPADA ONLINE

SAMOSIR - Proyek drainase yang bersumber dari ABPD Propinsi 2009 di Samosir harus ditinjau ulang pekerjaannya, karena tidak sesuai dengan apa yang diharapkan warga, seperti paket proyek pembuatan drainase sepanjang jalan antara Pangururan ke Tomok.

Proyek yang dimaksud berada di desa Sidabagas, kecamatan Pangururan dan baru selesai dikerjakan sekira bulan Desember 2009 ternyata sudah ambruk hanya dengan jangka waktu dua pekan akibat diguyur hujan hanya beberapa jam.

Warga sekitar merasa gerah melihat kualitas proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Utara. Seperti yang dituturkan, Herbin Sinaga, yang juga pengurus Ormas Indonesia Bisa kabupaten Samosir kepada Waspada, tadi malam.

2010, Samosir jadi kabupaten pariwisata

THURSDAY, 07 JANUARY 2010 20:34

Ragam - Pariwisata
WASPADA ONLINE


(Blogspot.Com)
MEDAN - Dalam rangka usia ke 6 tahun, kabupaten Samosir mulai berbenah diri mewujudkan visinya untuk menjadi Kabupaten Pariwisata. Sebagaimana dalam Visit Indonesia Year 2009 yang mencantumkan agenda wisata nasional dan pencanangan kembali Sumut sebagai salah satu daerah tujuan wisata unggulan di Indonesia, dan kabupaten Samosir menjagokan Tuktuk Siadong menjadi Daerah Tujuan Wisata (DTW).

“Kabupaten kita masih dalam tahap pembenahan untuk mewujudkan visi tersebut," kata Drs.M. Butarbutar, Kepala Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Samosir kepada Waspada Online.

Tahun 2010, kabupaten ini berupaya menjadi Kabupaten Pariwisata, yaitu memfokuskan pembangunan kearah pariwisata tanpa mengabaikan bidang – bidang lain.

Ada 2 hal penting yang dikerjakan Pemerintah Samosir dalam mewujudkan visi tersebut pada tahun ini. "Pertama, HUT ke 6 Kabupaten Samosir yang tidak difokuskan pada satu tempat saja, tetapi tersebar di kecamatan yang ada di Samosir. Ini ditujukan agar masyarakat berpartisipasi langsung dalam acara HUT tersebut. Samosir tidak milik pemerintah saja tetapi masyarakat. Ini sangat baik dalam membangun rasa kepemilikan masyarakat. Kedua, awal tahun ini kabupaten Samosir juga berupaya menggenjot pengembangan sektor pariwisata sehingga dari sektor tersebut diharapkan bisa menjadi penyumbang terbesar pendapatan daerah. Selain itu berupaya mengembangkan bidang- bidang lain uang berkaitan, seperti berupaya memperbaiki pelabuhan-pelabuhan sehingga frekwensi menuju Samosir juga semakin meningkat," paparnya.

Untuk mewujudkan semua itu tidak menutup kemungkinan akan timbul permasalahan baru dilapangan seperti kesiapan masyarakat dalam menghadapi kabupaten pariwisata ini. "Meyakinkan masyarakat yang selama ini hidup secara agraris diperlukan waktu yang tidak sedikit. Pendekatan pun harus dilakukan secara bertahap seperti melaksanakan program sadar wisata, dalam bentuk seminar dan diskusi serta arahan hingga terwujud visi Kabupaten Pariwisata," pungkasnya.

Penduduk Samosir Bertambah 3.275 Jiwa

Daerah 04-01-2010
*tumpal sijabat
MedanBisnis – Samosir
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Samosir meluncurkan data terbaru kependudukan dan menyerahkan daftar penduduk potensial Pemilukada (DP4) kepada KPUD Samosir beberapa waktu lalu di aula kantor bupati setempat.
Kadis Catatan Sipil Kependudukan Kamar Siboro, Minggu (3/1) mengatakan bahwa sejak Kabupaten Samosir tebentuk tahun 2004 lalu pertambahan penduduk berkisar 3.275 orang dari 132.000 jiwa menjadi 135.560 jiwa. Sementara DP4 Samosir bertambah sekitar 4000 jiwa dari 84.547 menjadi 88.960.
Bupati Samosir Mangindar Simbolon mengungkapkan pertumbuhan jumlah penduduk wajar, yaitu 3.275 jiwa. Pemkab Samosir siap membantu pemutakhiran data kependudukan bersama KPU, agar kedepan tiada lagi masyarakat yang saling menyalahkan. “Pemutakhiran data kependudukan juga sangat penting dalam rangka pembangunan sarana infrastruktur, politik dan pembangunan perekonomian rakyat,” ujar Mangindar.
Ketua KPUD Samosir Megianto Sinaga menyambut baik penyerahan DP4 Pilkada Samosir 2010. “KPU akan segera melakukan pemutakhiran data pemilih untuk ditetapkan menjadi daftar pemilih sementara (DPS). Sesuai dengan UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang pemilu bahwa KPU adalah pengguna terakhir data kependudukan,” ujarnya.
Megianto menjelaskan bahwa DP4 adalah acuan dasar penyusunan DPS yang akan ditetapkan 12 Januari 2010. Sementara penetapan DPT adalah 25 Maret 2010. Yang berhak masuk DPS adalah pemilih yang berdomisilih di Samosir 6 bulan sebelum DPS diumumkan.
KPU menyediakan 325 TPS dan maksimal 450 pemilih/TPS. Ditambahkannya calon bupati perseorangan/independent dapat mendaftarkan diri menjadi bakal calon bupati setelah mendapatkan dukungan 6,5% atau 8812 jiwa dari total jumlah penduduk.
Hadir pada acara launching data kependudukan Samosir dan penyerahan DP4 kepada KPUD, Sekda Tigor Simbolon, Asisten I Ombang Siboro, Wakapolres Kompol PG Silaban, anggota KPU Suhadi situmorang, Fernando Sitanggang, Oloan Simbolon, para kepala dinas dan para camat.

Wacana Zona Judi Legal Mulai Bergulir di Samosir

Posted in Berita Utama by Redaksi on Januari 22nd, 2010
Samosir (SIB)
Di sela-sela sepinya nuansa politik jelang Pemilukada Samosir, wacana terbentuknya zona permainan judi legal mulai bergulir. Pemikiran itu terbersit melihat keinginan masyarakat akan permainan judi sangat tinggi.
Kita lihat saja di Samosir. Tidak sedikit warga Samosir yang pergi ke Genting Malaysia sekedar bermain judi. Untuk lapisan masyarakat bawah, pemesan toto gelap terus berlangsung, kata Wakil Ketua DPRD Samosir Joni Sihotang kepada wartawan, Kamis (21/1).
Menurut dia, zona judi ini memang sangat berlawanan dengan program Polri saat ini yang menjadikan judi musuh utama. Namun tidak bisa dipungkiri, praktik judi sekarang sudah berlangsung sembunyi-sembunyi. Hal itu terbukti gencarnya berita di koran penangkapan pelaku judi oleh polisi.
Ini bukan pekerjaan gampang. Bicara agama jelas dilarang namun prakteknya, pelaku judi itu semua mengklaim dirinya beragama sesuai KTPnya. Bicara hukum juga dilarang. Tapi menurut saya masih ada celah karena dalam KUHP pasal 303 ada berbunyi melakukan praktek judi tanpa ijin. Nah, kalau kita cermati kita masig punya peluang mengurus ijin agar judi itu legal, papar Joni.
Selain itu, menurut Joni yang juga ketua KNPI Samosir, jika ijin pengelolaan judi legal bisa ditembus akan mendatangkan ‘multi player effect’ bagi dunia bisnis dan pariwisata. Secara bertahap jenis-jenis bisnis lain yang mendukung zona judi legal itu akan berjalan.
Pasti hotel dan restoran akan bangkit. Dunia hiburan akan mulai bergeliat. Hal-hal diatas sangat mendukung konsep Samosir menjadi Kabupaten Pariwisata. Peluang penyerapan tenaga kerja juga akan bertambah sangat signifikan, tambah Joni.
Namun dia menyadari upaya menjadikan zona judi legal di Samosir bukan pekerjaan mudah. Kendala pertama akan datang dari agama, hukum, tokoh masyarakat, pemuda sampai kepada pers.
Kenapa uang rakyat Indonesia harus terbuang dengan hitungan triliun rupiah ke Genting Malaysia jika kita mampu mengelolanya di negeri sendiri. Saya yakin hukum di Malaysia juga melarang judi jika tanpa ijin. Dan zonasi judi ini kelak harus diatur agar tidak sembarangan orang bisa masuk. Hanya yang punya modal besar yang dapat bermain, ungkapnya. (T12)

Peringatan Hari Jadi ke-6 Kabupaten Samosir Diwarnai Dukungan dan Kritikan

Posted in Marsipature Hutanabe by Redaksi on Januari 10th, 2010
Samosir (SIB)
Peringatan hari jadi ke-6 Kabupaten Samosir, Kamis (7/1), diwarnai kata sambutan berisi dukungan dan kritikan. Kejadian itu ditengarai karena tahun 2010 ini, Samosir akan menggelar pesta demokrasi untuk memilih Bupati dan wakil Bupati baru.
Salah seorang tokoh masyarakat Op Manatap Simbolon dengan tegas mengatakan pembangunan di Samosir sudah berjalan baik. Dia mencontohkan, ruas jalan Tele-Pangururan sudah lebar serta terusan Tano Ponggol sudah diperlebar. “Apakah itu bukan merupakan pembangunan,” seru Op Manatap.
Kritikan datang dari pemrakarsa Kabupaten Samosir seperti TP Malau. Salah satu pemrakarsa yang terkenal kritis atas pembangunan Kabupaten Samosir ini, seolah menagih janji pembangunan yang sudah dilakukan Pemkab Samosir selama lima tahun terakhir.
Jalan menuju desa-desa masih banyak yang tidak layak. Konsep pariwisata yang didengungkan selama ini masih belum terlihat. Saya pernah membaca di koran ada pembangunan 1001 tangga. Sekarang kita belum tahu sampai sejauh mana perkembangan pembangunan tangga-tangga itu,” kata TP Malau.
Yang menarik, sambutan Manginar Sitanggang mewakili partai politik. Dia meminta semua pihak untuk objektif melihat pembangunan di Kabupaten Samosir. “Marilah kita melihat dengan jernih pembangunan di Samosir ini. Pakailah kacamata yang objektif, bukan memakai kacamata hitam,” kata Manginar.
Manginar menyampaikan banyak hal positif tentang pembangunan di Samosir. Bahkan dia berani menjamin, penerimaan CPNS di Samosir bersih dari uang. Dia mencontohkan, pernah menyodorkan Rp 50 juta kepada Bupati tapi ditolak oleh Bupati Samosir.
Bupati Samosir Mangindar Simbolon menanggapi sambutan para undangan mengatakan semua yang disampaikan itu untuk memperkaya pemahaman bersama tentang pembangunan di Samosir.
Dalam kesempatan itu, Bupati Samosir mengatakan tahun ini RSU Pangururan mendapat bantuan Rp 30 miliar dari pemerintah pusat. Menurut dia, dana-dana pusat yang harus digiring untuk mempercepat pembangunan di Samosir, bukan semata mengharapkan APBD Samosir.
Peringatan hari jadi ke-6 Kabupaten Samosir yang umumnya terdiri dari jajaran PNS di Pemkab Samosir, Kepala Desa, tokoh adat, tokoh agama terlihat kurang menghargai waktu. Hal itu terlihat, sebelum Bupati Samosir menyampaikan kata sambutannya, lebih setengah hadirin dari jajaran PNS sudah meninggalkan tempat.
Puncak peringatan hari jadi Kabupaten Samosir ke-6 diadakan di kantor Bupati Samosir, diawali kebaktian singkat dan upacara kenegaraan. Hadir Bupati Humbahas Maddin Sihombing dan beberapa perwakilan dari Kabupaten tetangga lainnya.
Peringatan hari jadi Kabupaten Samosir kali ini juga dirayakan di sembilan kecamatan. Berikut jadwal pelaksanaan dirgahayu Kabupaten Samosir. Untuk Sianjurmulamula (11/1), Simanindo (12/1), Onan Runggu (13/1), Nainggolan (14/1), Palipi (15/1), Ronggur Nihuta (16/1), Harian (18/1), Pangururan (19/1) dan Sitio-tio (20/1).(T12/d)

Suhu Politik di Samosir “Memanas”, FKKBS Sinyalir Ada Kampanye Terselubung Memanfaatkan Fasilitas Negara

Posted in Berita Utama by Redaksi on Januari 15th, 2010
Medan (SIB)
Menjelang Pilkada di Kabupaten Samosir “suhu” politik di daerah ini “memanas”. FKKBS (Forum Komunikasi Keluarga Besar Samosir) Medan-Sumut yang juga pemrakarsa pembentukan Kabupaten Samosir mensinyalir adanya upaya pemanfaatan fasilitas negara dan para SKPD untuk mendukung calon incumbent.
Salah satu contohnya, FKKBS mensinyalir kebijakan Pemkab Samosir yang mengadakan acara peringatan HUT ke-6 Kabupaten Samosir secara bergilir di 9 kecamatan yang ada di kabupaten ini sebagai kampanye “terselubung” calon incumbent.
“Ini sangat aneh dan mungkin satu-satunya terjadi di Indonesia, ada ulang tahun hari jadi yang peringatannya dirayakan secara bergilir di tiap kecamatan. Kota Medan saja yang PAD-nya sangat besar, tidak pernah melakukan perayaan hari jadi kotanya di setiap kecamatan. Ini jelas pemborosan anggaran dan bertujuan politis,” tegas Ketua FKKBS Medan-Sumut Drs TP Malau didampingi Sekretaris Ir M Sitanggang dan Bendahara Ir Parlin Sihotang kepada wartawan, Kamis(14/1) di Medan.
Padahal, kata Drs TP Malau perayaan Hari Jadi ke-6 Kabupaten Samosir telah dilangsungkan di Kantor Bupati Samosir pada 7 Januari 2010 yang juga dihadiri FKKBS dan ketua FKKBS ikut memberikan kata sambutan.
Namun setelah itu, ada perayaan hari jadi kabupaten di setiap kecamatan yang acaranya dihadiri Bupati, seluruh SKPD bahkan mengerahkan seluruh siswa di kecamatan setempat. Kegiatan ini menurut Ir M Sitanggang didanai oleh APBD dan setiap kegiatan dirasakan adanya nuansa politis untuk mendukung pencalonan bupati Samosir 2010-2015.
“Sejauh ini sudah 6 kecamatan yang mengadakan perayaan hari jadi secara bergiliran,” kata Ir M Sitanggang.
WASPADAI APBD
Secara khusus, FKKBS juga meminta anggota DPRD Samosir untuk ekstra hati-hati dalam membahas pengesahan RAPBD yang saat ini tengah digodok di dewan. Sebab, diperoleh informasi adanya upaya memasukkan sejumlah anggaran untuk mendukung kegiatan yang diduga merupakan kegiatan kampanye “terselubung”.
“Kita berharap anggota DPRD Samosir bisa secara jeli melakukan pembahasan RAPBD agar tidak sampai terjadi pengesahan alokasi anggaran yang sebenarnya untuk kegiatan kampanye terselubung,” kata Sitanggang.
BENTUK TIM
Berkaitan dengan itu FKKBS telah membentuk tim pemantau anggaran dan pilkada di Kabupaten Samosir. Tim ini akan memantau setiap kegiatan yang dianggap kampanye terselubung dengan menggunakan fasilitas negara dan uang negara.
“Tim ini akan memantau acara resmi kedinasan yang kemungkinan dipakai untuk kampanye terselubung dan bila ada pelanggaran terhadap hal itu, FKKBS akan melaporkannya ke Presiden RI, Men PAN dan pihak terkait,” tegasnya.
Drs TP malau dan Ir M Sitanggang juga berharap para SKPD hingga camat dan perangkat desa/lurah di daerah ini untuk tidak terlibat dalam kegiatan politis. Diingatkannya jika ditemukan bukti keterlibatan para SKPD dan camat dalam kampanye terselubung maka FKKBS akan membuat laporan dan akan berdampak bagi mereka yang menyalahgunakan kewenangannya. (M13/i)

Anggaran pemilukada Samosir Rp6 M lebih

THURSDAY, 21 JANUARY 2010 02:33

Warta - Sumut
WASPADA ONLINE

SAMOSIR - Anggaran pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) Kabupaten Samosir 2010 sebesar Rp6 miliar lebih dari APBD Samosir TA 2010.

Ketua KPUD Kabupaten Samosir, Megianto Sinaga, tadi malam, mengatakan, pihaknya sebelumnya mengusulkan anggaran pemilukada sebesar Rp11 miliar. Namun realisasi anggaran menjadi Rp6 miliar sesuai hasil pembahasan anggaran oleh Tim Anggaran Pemkab Samosir dengan DPRD Samosir.

“Anggaran Rp6 miliar lebih itu diperuntukkan untuk honorarium penyelenggara, sosialisasi, pengadaan logistik kada,” katanya.

Dikatakan, estimasi DPS sebanyak 88.000 orang. Sementara jumlah dukungan minimal 8812 orang berarti pasangan calon bisa 9 calon.

Pada pilkada 2005, katanya, dana yang digunakan sebesar Rp2,6 M. Kenaikan anggaran ini dipengaruhi Kenaikan jumlah TPS tahun 2005 (293 TPS) sedangkan tahun 2010 (325 TPS), Pertambahan penyelenggara, Kenaikan harga-harga logistik pemilu (surat suara, Formulir, Kartu Pemilih).

Hingga minggu ke tiga bulan Januari 2010, pasangan calon perseorangan ada tiga orang mengambil formulir dukungan pasangan yaitu Maruli Sinaga-Anser Naibaho, Guntur Limbong,SH-Magdalena Sitinjak,SE, Baktiar Sitanggang-Timbul Sinaga.

Bupati Samosir Bantah Safari HUT VI Samosir Sebagai Kampanye Terselubung

Posted in Marsipature Hutanabe by Redaksi on Januari 17th, 2010
Samosir (SIB)
Bupati Samosir Mangindar Simbolon membantah safari HUT VI Kabupaten Samosir ke sembilan kecamatan sebagai kampanye terselubung. Bantahan itu terkait pernyataan Forum Komunikasi Keluarga Besar Samosir (FKKBS) yang mengatakan peringatan HUT itu pemborosan dan kampanye terselubung.
“Perayaan HUT ke setiap kecamatan semata-mata agar semua rakyat dapat ambil bagian dalam tahun ini. Jika dirayakan satu hari belum tentu kita yang hadir di sini ambil peran,” kata Mangindar di Kecamatan Palipi, Jumat (15/1), saat merayakan HUT VI Kabupaten Samosir.
Di hari perayaan itu, FKKBS melalui pengurusnya TP Malau di SIB ada mengatakan kalau perayaan HUT kali ini yang digilir tiap kecamatan bernuansa kampanye terselubung. Pasalnya, Bupati Samosir Mangindar Simbolon juga disebut-sebut akan ikut dalam Pemilukada Samosir Juni mendatang.
Perayaan HUT VI Kabupaten Samosir kali ini ditengarai sebagai kesempatan Bupati menggunakan fasilitas negara demi kepentingan pribadi. Untuk itu diminta kepada DPRD Samosir untuk cermat terkait anggran perayaan itu. Terlebih, anggaran perayaan HUT masih dibahas dalam RAPBD 2010.
Dalam menyampaikan sambutan yang memuat bantahan adanya kampanye terselubung itu, Bupati Samosir mengatakan. “Namanya juga surat kabar. Memang itu hak surat kabar untuk membuat berita. Di situ ada berita macam-macam. Ada berita gembira, perkelahian, perdamaian dan ‘parhata manggang’. (T12/m)

Sejumlah Pejabat Pemkab Samosir Dipanggil Kejaksaan Sumut

Posted in Berita Utama by Redaksi on Januari 14th, 2010
Medan (SIB)
Sejumlah pejabat/staf di lingkungan SKPD Pemkab Samosir dipanggil Kejatisu untuk pengusutan dugaan penyimpangan dalam penggunaan dana APBD di berbagai sektor seperti pembangunan jalan, pendidikan, kesehatan dan pariwisata/seni budaya.
Dari pantauan wartawan, penanganan kasus itu dilakukan sebuah Tim di bagian Pidsus Kejatisu dengan ketua tim pemeriksanya Jaksa Fungsional TR Limbong SH. Beberapa pejabat/staf terkait penanganan kasus dimintai keterangan di ruang kerja TR Limbong Lt 2 Gedung Kejatisu sejak Senin(11/1) kemarin.
Bahkan sebuah sumber menyebutkan, Kepala Dinas Pendidikan Nasional (Kadisdiknas) Kab Samosir JS sudah dipanggil dan seyogianya diperiksa, Rabu (13/1). Menurut sumber tadi, penanganan kasus ini terungkap atas laporan anggota masyarakat yang menduga adanya penyimpangan dalam penggunaan dana APBD di antaranya APBD TA 2006 yang tidak sesuai prosedur dan peruntukannya.
Jaksa TR Limbong SH yang ditanyai wartawan, tidak membantah kalau dirinya selaku ketua tim penanganan kasus di Pemkab Samosir. Namun ia menolak untuk memberikan keterangan mengenai materi kasus yang ditanganinya dengan alasan tidak berwenang.
Ia juga membenarkan kalau Kadisdiknas Kab Samosir sudah dipanggil pimpinan untuk dimintai keterangan. Ketika ditanya siapa saja identitas pihak terkait yang sudah dipanggil, menurut TR Limbong soal administrasi pemanggilan Kasi Penyidikan yang tahu.
Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) dan Humas Kejatisu Edi Irsan K Tarigan SH MHum yang dikonfirmasi wartawan, Rabu (13/1) petang, membenarkan adanya penanganan kasus dugaan penyimpangan APBD dan DAK di Kab Samosir oleh Pidsus.
Namun menurut Edi Irsan, penanganan kasus itu masih tahap penyelidikan (Lid) dalam rangka pemrintaan keterangan, sehingga pejabat/staf yang dipanggil belum bisa disebut diperiksa melainkan dimintai keterangan. “Soal materi kasusnya belum bisa diungkapkan karena masih tahap penyelidikan,” ujar Edi Irsan.
Sementara Aspidsus Erbinso Saragih SH MH maupun Kasi Penyidikan Irwinsyah yang dihubungi wartawan via ponsel untuk menanyakan sudah berapa pejabat/staf yang dipanggil dan sejauhmana penanganan kasus, tidak ada jawaban. (M-2/m)

DidugaMenyediakan Tempat Berjudi, Seorang Tokoh Masyarakat di Pangururan Ditahan

Posted in Kriminal by Redaksi on Januari 29th, 2010
Samosir (SIB)
Tokoh masyarakat KS (61) alias Op.MS yang diduga sebagai fasilitator lima pejabat Samosir bermain judi, Kamis (28/1) ditahan. KS mengenakan safari biru dibawa mobil Toyota Kijang BK 1939 MC berwarna hijau menuju rumah tahanan Pangururan.
Dalam surat penahanan No:Sp.Han/35/1/2010/Reskrim tanggal 28 Januari 2010, KS diduga keras telah melakukan tindak pidana memberikan kesempatan tempat khalayak umum bermain judi. KS dikenakan KUHP 303 Sub 303 bis Yo 56 ayat 2e. Terhitung sejak 28 Januari sampai 6 Februari 2010, KS ditempatkan di rumah tahanan, ujar Pabung Polres Samosir Kompol J Girsang mewakili Kapolres kepada wartawan.
Sehari sebelumnya, Rabu (27/1), sejak siang sampai malam KS diperiksa di Mapolres Samosir. Pemeriksaannya terkait dugaan sebagai fasilitator praktek judi di rumahnya. Adanya mangkok merah sebagai barang bukt. (T12/o)

“Menghilang” di Tengah Sosialisasi Pencalonan Bupati Samosir?

Posted in Marsipature Hutanabe by Redaksi on Januari 30th, 2010
Medan (SIB)
Keturunan Tuan Situmorang Si Pitu Ama, khususnya yang berdomisili di Bona Pasogit Kabupaten Samosir, mempertanyakan keberadaan Dr Ir Binsar Situmorang MSi, yang tiba-tiba terkesan menghilang di tengah sosialisasinya sebagai Balon Bupati Samosir periode 2010-2015. Hal itu mereka sampaikan melalui surat yang dilayangkan kepada Ketua Umum DPP Parsadaan Situmorang Si Pitu Ama se Indonesia dan Ketua Umum BPP SIMA Center.
Dalam surat itu antara lain mereka mempertanyakan kenapa tiba-tiba Dr Ir Binsar Situmorang MSi tidak lagi melanjutkan jadual kunjungan dan sosialisasi sesuai jadual yang sudah disusun. Selain itu, tindakan yang bersangkutan juga dinilai melecehkan adat dan budaya Batak, khususnya keturunan Tuan Situmorang. Seperti ikrar yang telah dilakukan di ‘Jabi Jabi si Sangapan’ di Urat Palipi Samosir (semacam tempat bersejarah dan sakral bagi Pomparan Situmorang Si Pitu Ama), bahwa Binsar Situmorang bersedia maju sebagai balon bupati.
Pada tanggal 15 Agustus 2009, di tempat itu semua pomparan Situmorang Si Pitu Ama dan Binsar sudah berikrar untuk mendukung Binsar Situmorang maju sebagai calon bupati. Ini masih dilanjutkan lagi dengan acara doa di HKBP Urat, serta deklarasi di halaman gereja dihadiri ribuan orang Urat, juga keluarga besar Binsar termasuk orangtuanya yaitu Ir Sura Situmorang yang salah satu tokoh Situmorang serta pernah menjadi Ketua DPP Situmorang Si Pitu Ama.
Belum lagi acara adat lainnya seperti pemberian ‘borhat-borhat’ berupa tongkat dan ulos, dan sejumlah uang yang dikumpulkan secara spontan.
Tapi kenyataannya, lanjut mereka dalam surat itu, semuanya seperti diabaikan Binsar Situmorang, karena yang bersangkutan tiba-tiba terkesan menghilang dan tidak lagi melanjutkan proses sosialisasi yang tengah berjalan. Padahal disebutkan, ribuan pomparan Situmorang Si Pitu Ama se Samosir telah melakukan aktifitas tanpa pamrih, terkait sosialisasi untuk kepentingan pencalonan dimaksud. “Kami mempertanyakan keseriusan Binsar Situmorang maju sebagai Balon Bupati Samosir”, ujar seorang tokoh marga Situmorang yang tidak mau ditulis namanya.
“Menurut informasi yang beredar, Dr Ir Binsar Situmorang MSi telah mengundurkan diri sebagai Balon Bupati Samosir periode 2010-2015, walau informasi tersebut belum dapat diterima, sebab yang bersangkutan belum memberitahukan pengunduran dirinya”, demikian sepenggal isi surat yang ditandatangani para tokoh marga dan pengetua Situmorang Si Pitu Ama tersebut.
Dikatakan dalam surat itu, jika benar Binsar Situmorang telah mengundurkan diri sebagai balon bupati tanpa terlebih dahulu memberitahukan kepada ‘pomparan’ Tuan Situmorang Si Pitu Ama, maka tindakan tersebut adalah merupakan pelecehan terhadap seluruh ‘pomparan’ Tuan Situmorang Si Pitu Ama. Tindakan ini juga dianggap menghalangi atau merampas hak keturunan Tuan Situmorang lainnya yang juga ingin mencalonkan diri, sebab demi mendukung Binsar Situmorang, mereka rela mundur dan mendukung Binsar Situmorang.
Disebutkan, tindakan Binsar Situmorang ini telah membuat ribuan ‘pomparan’ Tuan Situmorang Si Pitu Ama di Kabupaten Samosir mengaku kerugian, baik moral maupun material, bahkan kehilangan harkat, martabat, dan harga diri di tengah masyarakat luas, yang tidak dapat ternilai dengan mata uang apa pun.
“Bahwa jika benar Dr Ir Binsar Situmorang MSi mengundurkan diri menjadi balon bupati, maka pengetua dan tokoh adat bersama seluruh pomparan Tuan Situmorang Si Pitu Ama Bonapasogit, boru, dohot bere, akan menentukan sikap dengan meminta pertanggungjawaban kepada Dr Ir Binsar Situmorang MSi melalui ‘ruhut adat’ dan akan ‘martonggo’ kembali di ‘Jabi Jabi si Sangapan di Urat Samosir. Selain itu juga akan dituntut secara hukum yang berlaku di Indonesia, baik perdata maupun pidana”, sebut para tokoh adat dalam surat tersebut.
Yang patut disesalkan lagi, lanjut mereka, semangat seluruh keturunan Situmorang Si Pitu Ama untuk di Samosir mendukung Dr Ir Binsar Situmorang MSi benar-benar tulus, terbukti telah terbentuk kepengurusan untuk mendukung pencalonan dimaksud mulai dari tingkat kabupate, kecamatan, hingga TPS. Selain itu, dalam setiap pertemuan yang diadakan, hampir selalu dihadiri seribuan lebih massa.
Ketika dikonfirmasi, Ketua Umum DPP Situmorang Si Pitu Ama se Indonesia Kombes (Purn) DU Sitohang membenarkan keberadaan surat tersebut dan telah mengetahui apa isinya. “Tapi sudah diselesaikan secara internal dan Binsar Situmorang juga telah memberikan jawaban. Baiknya, kalau ada anggota yang belum mengetahui, datanglah kepada pengurus”, katanya saat dihubungi via ponselnya, Kamis (28/1).
Namun DU Sitohang tidak bersedia merinci, penyelesaian bagaimana yang telah diambil maupun jawaban apa yang diberikan Dr Binsar Situmorang kepada organisasi marga. Dan juga tidak memberikan jawaban, apakah organisasi marga tersebut tetap memajukan Dr Binsar Situmorang, atau mencari penggantinya. Demikian juga mengenai sulitnya Binsar Situmorang dihubungi, dia tidak bersedia berkomentar.
“Nantilah kita bicara lagi”, katanya mengakhiri pembicaraan.
Sementara itu, Dr Ir Binsar Situmorang MSi sendiri, hingga berita ini diturunkan, belum dapat dimintai penjelasan seputar masalah ini. Ketika dihubungi Kamis (28/1) malam, telepon selulernya diangkat seorang pria mengaku bernama Sofi Siagian dan mengatakan Pak Binsar lagi keluar. Ditanya soal rumor pengunduran diri Binsar sebagai Balon Bupati, Siagian mengaku tidak mengetahui. (r9/c)

Terkait Kasus Dugaan APBD, Kepala Dinas Tarukim Pemkab Samosir Diperiksa Kejati Sumut

Posted in Berita Utama by Redaksi on Januari 19th, 2010
Medan (SIB)
Kepala Dinas Tarukim Pemkab Samosir MM SH, Senin (18/1) di periksa tim Pidsus Kejatisu dalam rangka pengusutan dugaan Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) dalam penggunaan dana APBD Pemkab Samosir 2007 untuk proyek proyek di instansi tersebut.
Dari pantauan wartawan di Kejatisu Jl Jend AH Nasution Medan, pemeriksaan itu berlangsung di ruang Pidsus dengan pemeriksa Jaksa Netty Silaen SH. Pemeriksaan itu merupakan lanjutan sebagaimana diberitakan kemarin.
Aspidsus Kejatisu Erbindo Saragih SH MH yang dikonfirmasi wartawan, membenarkan adanya pemeriksaan terhadap Kadis Tarukim Pemkab Samosir terkait pengusutan dugaan penyimpangan keuangan atau Tipikor dalam penggunaan dana APBD Samosir untuk berbagai proyek di instansi itu.
Namun menurut dia, mengenai materi kasus maupun materi hasil pemeriksaan belum bisa diinformasikan karena penanganan kasus itu masih tahap penyelidikan (Lid). Pejabat yang dipanggil juga kata dia bukan diperiksa tetapi masih dimintai keterangan. “Kecuali sudah ditingkatkan ke penyidikan, materi kasus bisa diinformasikan dan tahapan itu namanya sudah pemeriksaan,” katanya.
Kasus Nisel
Sementara sejumlah kasus dugaan penyimpangan di Kab Nisel dilaporkan LP2KHN ke Kejatisu. Menurut ketua lembaga ini, dalam pelaksanaan proyek diduga ada mark-up dan penyimpangan lainnya sehingga tidak sesuai Keppres No 80/2003. Kemudian kasus pengadaan tanah dan kasus dugaan penyimpangan sisa UUDP 2007. (M-2/m)

Kamis, 28 Januari 2010

Lima Pejabat Samosir Tertangkap Bermain Judi

Hukum & Kriminal / Rabu, 27 Januari 2010 10:18 WIB
Metrotvnews.com, Samosir: Lima orang pejabat di Pemerintah Kabupaten Samosir, Sumatra Utara, tertangkap tangan bermain judi leng di sebuah rumah warga di Kelurahan Pintusona, Kecamatan Pangururan. Kini kelimanya meringkuk di tahanan penyidik Polres Samosir.

Kelima pejabat itu adalah Staf Ahli Bupati Kampu Manik, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Marsinta Sitanggang, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kamar Siboro, Kepala Inspektorat Tombor Simbolon dan Kepala Kantor Keluarga Berencana Emron Turnip.

Menurut Kapolres Samosir Ajun Komisaris Besar Polisi Aiman, kelima tersangka sudah menjadi target operasi sejak Desember 2009. Polisi juga menyita barang bukti uang sebanyak Rp 1,57 juta dan dua set kartu joker yang digunakan untuk berjudi. (Tulus Sibuea/DOR)

Rabu, 27 Januari 2010

Lima Pejabat Teras Pemkab Samosir Ditangkap Diduga Main Judi di Rumah Tokoh Masyarakat

Posted in Berita Utama by Redaksi on Januari 26th, 2010
Samosir (SIB)
Lima pejabat teras Pemkab Samosir ditangkap Polisi Resor Samosir saat diduga bermain judi kartu joker, Minggu (24/1), di rumah Op.MS yang sering didaulat sebagai tokoh masyarakat di daerah itu.
Penangkapan kelima pejabat itu diakui Kapolres Samosir AKBP Aiman Safruddin kepada wartawan, Senin (25/1). Kapolres Samosir mengaku kecewa karena praktek perjudian itu dilakukan di rumah orang yang selama ini dianggap sebagai panutan masyarakat.
Saya sangat kecewa karena perjudian itu dilakukan di rumah seorang yang selama ini saya anggap sebagai panutan masyarakat, demikian kata Aiman singkat.
Kabag Binamitra Polres Samosir, Kompol J Girsang mengatakan penangkapan itu dipimpin Brigadir B Nababan. Polisi juga mengamankan barang bukti berupa dua set kartu joker sebanyak 108 lembar, uang tunai Rp 1.570.000 dan mangkuk warna merah.
Sebagai pemilik rumah Op.MS akan diperiksa. Melalui pemeriksaan akan ditetapkan apakah dia ikut jadi tersangka atau tidak, jelas Girsang.
Kelima tersangka yang diamankan polisi dari rumah tokoh masyarakat itu di antaranya Kepala Inspektorat Samosir TS (52), staf ahli Bupati Samosir KM (52), Plt.Kadis Catatan Sipil dan Kependudukan KS (53), Kepala BKD MS (47) dan Kakan KB Samosir ET (47).
Kelima tersangka langsung dibawa ke Mapolres Samosir untuk diproses sesuai hukum. Sampai berita ini diturunkan, kelima terangka dimasukkan ke rumah tahanan Pangururan sebagai titipan polisi.
Kacab Rutan Pangururan, Sony kepada wartawan mengakui kelima pejabat sebagai tersangka sudah dititipkan polisi di Rutan.
Tidak ada tempat yang istimewa buat kelima tahanan itu, semua akan kita gabung bersama tahanan lainnya ujar Sony. (T12/y)

This entry was posted on Selasa, Januari 26th, 2010 at 08:27 and is filed under Berita Utama. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Lima Balon Perseorangan Ambil Formulir

Tuesday, 26 January 2010
SAMOSIR (SI) – Lima bakal calon (balon) kepala daerah yang akan maju dari jalur perseorangan untuk Pilkada Kabupaten Samosir telah mengambil formulir.


Kelima pasangan itu,yakni Maruli Sinaga-Amser Naibaho, Baktiar Sitanggang-Tunggul Sinaga, Hotdiman Manik-Ginsen Sitinjak, Guntur Limbong-Rena Sitinjak, dan Nurleli Sitinjak-Kennedy Siregar. Kelima pasangan diberikan batas waktu pengembalian formulir hingga 31 Januari. “Pengembalian formulir juga akan disertai penyerahan dukungan warga,”ujar Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Samosir Mengianto Sinaga saat dihubungi harian Seputar Indonesiakemarin.

Megianto memaparkan, untuk balon di jalur ini disyaratkan dukungan dari sebanyak 8.812 suara dari jumlah warga yang mencapai 135.000 jiwa. “Jadi, nanti kami akan memverifikasi keseluruhan berkas dukungan yang diserahkan para pasangan bakal calon yang akan maju sesuai tahapan yang berlaku, seperti di PPS,PPK,dan KPU Tobasa sendiri,”ujarnya. Verifikasiyangmeliputiverifikasi administrasi ataupun verifikasi faktualakandilakukanselama14hari. Sementara itu,di tingkat kecamatan selama tujuh hari,sedangkan di KPU akan dilakukan verifikasi selama sehari.

“Dengan begitu,akumulasi verifikasi untuk satu calon kepala daerah memiliki batas waktu selama 21 hari.Dari hasil verifikasi inilah nanti kami dapat menetapkan siapasiapa saja pasangan yang dapat maju menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dari jalur perseorangan,” paparnya. Sementara itu, pendaftaran calon bupati dari jalur perseorangan di Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) hingga saat ini masih sangat sepi.Anggota KPU Humbahas Agus Manullang menyatakan belum ada balon yang mengambil formulir dan menyerahkan dukungan untuk diverifikasi.

“Kami belum tahu pastinya nanti bagaimana,apakah calon dari jalur perseorangan ada atau tidak. Sebab, masih ada tenggang waktu untuk pendaftaran calon kepala daerah dari jalur perseorangan ini,” tandasnya. Sementara itu,jalur dari partai politik sangat dimungkinkan adanya enam pasangan calon yang maju di Pilkada Humbahas.Perlu diingat juga di Humbahas tidak ada partai yang dapat mencalonkan kepala daerahnya secara tunggal.

“Tidak ada satu parpol pun yang memiliki empat kursi dalam Pemilu 2009 yang lalu. Jadi, nantinya untuk jalur partai politik pun sangat dimungkinkan adanya koalisi,” pungkasnya. (baringin lumban gaol)
Sumber: Harian Seputar Indonesia

Polres Tolak Tangguhkan Penahanan Lima Pejabat

Wednesday, 27 January 2010
SAMOSIR (SI) – Kepolisian Resor (Polres) Samosir menolak menangguhkan penahanan kelima pejabat eselon II dan III Pemkab Samosir yang tertangkap basah bermain judi di sebuah rumah di Jalan Pintu Sona, Pangururan, Samosir Minggu (24/1) sekitar pukul 21.00 WIB lalu.

Kepala Kepolisian Resor (Polres) Samosir Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Aiman Syafruddin mengatakan, Polri telah berkomitmen untuk memberantas judi.Karena itu, polisi akan memproses kasus judi tanpa membeda- bedakan warga. “Seluruh warga Indonesia memiliki kesamaan hak di mata hukum. Jadi jangan karena mereka pejabat, kami akan memberikan penangguhan penahanan. Kami sudah berkomitmen menuntaskan seluruh kasus judi,” kata Aiman Syafruddin kepada Harian Seputar Indonesia, kemarin.

Saat ini kelima tersangka, yakni Kepala Dinas Kependudukan Amas Siboro, Kepala Inspektur Pemkab Tombor Simbolon, Kepala Kantor Keluarga Berencana (KB) Emron Tunip, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Marsinta Sitanggang dan Staf Ahli Bupati Tanpu Manik masih dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Pangururan. Kelima tersangka yang diamankan Polres Samosir bersama barang bukti berupa dua set kartu joker dan uang sebesar Rp1,7 juta, akan mendapat perlakuan hukum yang sama dengan para tersangka pelaku pidana judi lainnya.

Kelima pejabat tersebut dijerat dengan Pasal 303 KUHP subsider 303 dengan sanksi penjara maksimal 5 tahun. “Jadi tidak ada keistimewaan dan tidak ada kewajiban kepolisian memberikan penangguhan penahanan kepada pejabat mana pun,jika memang sudah terbukti bersalah,” katanya. Polres Samosir juga akan mengembangkan kasus ini. Jika nantinya polisi menemukan ada pihak yang menyediakan tempat bagi kelima pejabat itu bermain judi, maka pemilik rumah pun akan ditahan. “Itu memang sudah komitmen kami untuk memberantas judi sampai ke akarakarnya. Jadi kami tidak akan bermain-main dalam penuntasan judi,” tegasnya.

Sementara itu Bupati Samosir Mangidar Simbolon, melalui Kepala Bagian Humas dan Keprotokolan Tumpal Malau mengatakan, sejauh ini Pemkab Samosir sedang mempertimbangkan pemberian sanksi terhadap kelima pejabatnya yang telah mencoreng citra Pemkab Samosir.Namun sanksi baru bisa dilakukan setelah ada keputusan hukum tetap terhadap kelimanya. “Semua akan memiliki sanksi, dan Bupati nantinya akan melihat sejauh mana pelanggaran yang mereka lakukan.Yang pasti kami sangat kecewa dengan perilaku mereka,” paparnya.

Tumpal menegaskan, bupati sangat mendukung upaya kepolisian dalam menegakkan supremasi hukum di Bona Pasogit Samosir. Sebab, pemberantasan judi merupakan bagian dari upaya hukum untuk menciptakan suasana yang kondusif di daerah ini. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Samosir Lundak Sagala berharap Pemkab Samosir mengambil sikap yang tegas terhadap lima pejabat eselon II dan III Pemkab Samosir itu. Pasalnya, prilaku yang dilakukan sejumlah pejabat eselon tersebut telah mencoreng wajah pemerintahan. Semestinya, sebagai pejabat pemerintahan, mereka mengayomi dan mengajak masyarakat untuk menjauhkan diri dari penyakit sosial seperti judi.

“Bupati selaku pimpinan harus mengambil sikap tegas serta melakukan pembinaan terhadap jajarannya. Ini kan perusakan citra pemerintahan yang seharusnya ikut mengkampanyekan gerakan anti judi,” terang Lundak Sagala, kemarin. Lundak yang berasal dari Partai PIB tersebut menjelaskan, sejauh ini DPRD sendiri belum mengambil sikap terhadap kasus penahanan kelima pejabat tersebut, meskipun anggota Dewan Samosir sudah mengetahui penangkapan lima pejabat eselon tersebut.

Secara pribadi,Lundak Sagala mengaku sangat mendukung pemberantasan judi di negara ini, khususnya di kawasan Samosir yang merupakan kawasan tertua dalam peradaban budaya Batak. “Judi dan narkoba itu kan paku mati harus diberantas.Coba kita lihat, apa yang menjadi penilaian masyarakat nantinya. Pemerintahnya saja melakukan prilaku yang melanggar hukum, bagaimana nantinya dengan warga yang seharusnya mendapat pembinaan,” katanya. Meskipun begitu, Lundak Sagala juga mengingatkan bahwa dalam kebiasaan masyarakat Batak, ada semacam pemahaman yang mengijinkan permainan judi ini dilakukan dalam acara tertentu.

Contohnya dalam acara menjagai seorang ibu yang melahirkan dan dikenal dengan istilah “melekmelehan”. Karena itu, polisi diminta membedakannya dengan perbuatan judi yang dilakukan oleh sejumlah masyarakat untuk mencari keuntungan pribadi. “Meskipun bukan bagian dari budaya yang wajib, tetapi ini kan bukan sebuah prilaku tindak pidana judi sebagaimana yang umum dilakukan.Hal ini berbeda dengan apa yang dilakukan para pejabat eselon kita,” paparnya.

Hukuman Harus Maksimal

Sementara itu, Sekretaris Komisi A DPRD Sumatera Utara (Sumut) Nurul Azhar menilai,masih adanya pejabat publik yang melakukan tindakan tercela, seperti judi, disebabkan tidak adanya sanksi berat atas perbuatan mereka. Sehingga, tidak ada efek jera yang menjadi pertimbangan bagi pejabat publik lainnya. “Karena itu penegak hukum jangan menjatuhkan hukuman yang rendah. Mereka ini kan seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat,” kata Nurul di Medan, kemarin, menanggapi tertangkapnya lima pejabat Pemkab Samosir itu.

Selain sanksi pidana, Nurul juga berharap agar bupati sebagai atasan memberikan sanksi berat atas pelanggaran yang dilakukan pejabat ini. Persoalan utama dalam masalah ini adalah moralitas pejabat. Sebagai pejabat yang sudah diambil sumpahnya, tindakan mereka telah mencoreng nama baik pemerintah setempat. Sebagai pejabat publik dan menikmati pendapatan dari dana masyarakat, mereka seharusnya bisa sadar bahwa judi adalah perbuatan yang melanggar norma. “Kalau perlu dipecat saja. Seharusnya mereka ini kan melayani masyarakat.

Dana yang digunakan bermain judi juga perlu dipertanyakan,” kata politisi Partai Persatuan Pembangunan ini. Dia juga berharap agar dalam menangani kasus ini, penegak hukum benar-benar objektif dan lepas dari berbagai intervensi pihak manapun. Sosiolog dari Universitas Sumatera Utara (USU) Badaruddin mengatakan, kasus judi yang melibatkan lima pejabat esolan II dan II Pemkab Samosir ini membuktikan pengawasan yang tak berjalan serta lemahnya sanksi hukum jika berhadapan dengan pejebat tertentu.

Kasus judi yang melibatkan pejabat struktural maupun politisi di daerah yang terus berulang menjadi bukti tidak ada efek jera yang bisa membuat prilaku tersebut hilang atau berkurang. hal ini ditambah lagi dengan sistem pengawasan yang masih lemah, khususnya untuk pejabat daerah. “Ini sudah jadi tabiat karena fungsi hukum serta pengawasannya tidak berjalan,” ujar Ketua Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) USU itu. Badaruddin mengatakan perilaku judi di kalangan pejabat hanya bisa dihilangkan jika sanksi hukum yang berlaku lebih berat bagi pejabat yang punya kedudukan.

Sebab, sebagai aparat pemerintah daerah, tentunya punya kewajiban moral untuk menjaga sikap dan menjadi contoh bagi masyarakat. Jadi, jika melakukan kesalahan, seharusnya pejabat mendapatkan ganjaran yang lebih berat dari masyarakat biasa yang melakukannya. Namun yang terjadi di daerah justru sebaliknya.Pejabat tertentu maupun politisi cenderung mendapat keringanan hukuman jika melakukan pelanggaran hukum. Bahkan banyak proses hukum yang tidak jelas karena diselesaikan melalui jalur perdamaian.

“Kita lihat saja beberapa kasus judi sebelumnya sering tak pernah kedengaran bagaimana penyelesaian dan saksinya. Begitu juga mungkin dengan kasus ini. Belum ada yang bisa memberikan efek jera,” tandasnya. (baringin lumban gaol/rijan irnando purba/m rinaldi khair)
sumber:Harian Seputar Indonesia